Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara

TRADISI ADAT JAWA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

meiyanda, M. Yarham — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini menginvestigasi tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan dari perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana tradisi adat Jawa dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan yang menjalani pernikahan adat Jawa, tokoh agama, dan ahli hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tradisi adat Jawa dapat sejalan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek seperti mahar, peran wali nikah, dan prosesi pernikahan. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan klarifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan tentang integrasi harmonis antara tradisi adat Jawa dan hukum Islam dalam konteks pernikahan, sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam menjalankan tradisi pernikahan adat Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdebatan akademis dan praktis mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat Jawa.

Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Ali hamdan, burhanatutdyana, Refangga — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000

This article examines the review of marriage after a circular issued by the Ministry of Religion regarding marriage during the wife's iddah period. In the circular there is a provision that the husband can remarry another woman if the wife's iddah period is over. If this is related to the provisions on the wife's iddah period, both in Islamic law and positive law, there are no rules that explain the husband's obligation to wait for the wife's iddah period when he wants to carry out a marriage with another woman. So the issuance of this circular letter will certainly have a positive impact and benefits for women who are undergoing the iddah period and will have time to improve their households. However, on the other hand, if these rules are not implemented properly, it is feared that hidden polygamy will occur by the husband. In this case, to dig deeper into this research, the author used a qualitative descriptive method so that the author conducted research directly in the field with several related sources.

LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TEHADAP STATUS ISTRI DALAM PERKARA SUAMI MAFQUD MELALUI PUTUSAN NOMOR 0279Pdt.G2009PA.PAS

Andre Afrilian — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

In Islamic law in some madhabs the disappearance of the husband (mafqud) can be a reason for divorce. Some schools of thought such as Hanabilah and Malikiyah allow the wife to file for divorce if the husband is mafqud and there is no information about his whereabouts for a period of one year as stated by Sayyid Sabiq and Imam Malik. In addition, through positive law, it is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975. However, there is a decision in the Pasuruan Religious Court No. 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas which grants the divorce of a wife whose husband is mafqud with a period of only four months, so this article tries to examine the reasons why the judge granted the divorce filed by the wife and the legal considerations used as a basis through maslahah mursalah. The research method used in this research is juridical-normative using qualitative analysis and the maslahah mursalah approach. Based on the results of the research, there are several supporting factors the court's basis in granting the decision with the situation that the husband has married another woman without the knowledge of legal wife so that by reviewing the concept of benefit, the lawsuit is granted.

Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak

Triana Aprianita — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Tradisi Perkawinan merariq yaitu praktik perkawinan dengan melarikan anak gadis orang, tradisi merariq ini merupakan tradisi yang masih eksis sampai saat ini di masyarakat suku Sasak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adat merariq yang berlaku di masyarakat suku sasak ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat. Adapun metode penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggambarkan tradisi merariq dalam suku Sasak, tradisi merariq sudah melekat pada masyarakat Lombok karena sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Islam mengenai praktik merariq karena sudah memenuhi kriteria syarat yang bisa dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Tradisi merariq dari perspektif hukum adat adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat suku Sasak, hukum adat dihormati dan dihargai oleh masyarakat suku Sasak serta berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat antar suku Sasak. Keberadaan budaya merariq ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan resistensi kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literature mengenai adat merariq dan memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi mengenai adat merariq bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin

Ah. Soni Irawan — Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0000

Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah berakhir karena memiliki legalitas hukum yang kuat seperti UU No. 1 Tahun 1974, meskipun pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi realitanya akan berpeluang adanya ketentuan izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abdul Syakur Yasin tentang konsep poligami dengan melihat perkembangan fakta sosial serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, pendekatanya tekstual-kontekstual dan historis-filosofis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa Q.S. an-Nisa’ ayat 3 tidaklah menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan perintah untuk memelihara dan merawat anak yatim, sehingga poligami tidak dihukumi wajib, akan tetapi hanya sebatas kebolehan kepada laki-laki yang mempunyai kepedulian penuh terhadap anak yatim. Syakur menganggap praktik poligami hanya sebagai jalan darurat yang aksesnya harus dipersulit dan disertai persyaratan yang ketat dengan adanya keharusan untuk menerapkan konsep al-‘Adil baina al-Aulad (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan al-‘Adil baina al-Nisa’ (keadilan kepada para istri), karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan, sehingga penerapan keadilan lebih ditujukan kepada seluruh anak, baik anak kandung maupun anak tiri bukan kepada para istri.

Keywords: Law, Polygamy, Abdul Syakur Yasin.

Abstrak: Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah berakhir karena memiliki legalitas hukum yang kuat seperti UU No. 1 Tahun 1974, meskipun pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi realitanya akan berpeluang adanya ketentuan izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abdul Syakur Yasin tentang konsep poligami dengan melihat perkembangan fakta sosial serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, pendekatanya tekstual-kontekstual dan historis-filosofis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum poligami yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 3 menurut pandangan Syakur, ayat tersebut tidaklah menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan perintah untuk memelihara dan merawat anak yatim, sehingga poligami tidak dihukumi wajib, akan tetapi hanya sebatas kebolehan kepada laki-laki yang mempunyai kepedulian penuh terhadap anak yatim, lebih lanjut Syakur menganggap praktik poligami hanya sebagai jalan darurat yang aksesnya harus dipersulit dan disertai persyaratan yang ketat dengan adanya keharusan untuk menerapkan konsep al-‘Adil baina al-Aulad (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan al-‘Adil baina al-Nisa’ (keadilan kepada para istri), sehingga penerapan keadilan lebih ditujukan kepada seluruh anak, baik anak kandung maupun anak tiri bukan kepada para istri, karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Hukum, Poligami, Abdul Syakur Yasin.

Rujuk tanpa persetujuan istri: analisis kitab Fathul Muin dan KHI

Ririn Fauziyah, Laila Nur Azizah — Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0000

Kitab Fathul Mu’in menjelaskan bahwa suami sah merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa iddah talak raj’i meskipun tanpa persetujuan dari mantan istrinya. Pasal 164 KHI menjelaskan bahwa seorang istri perlu diminta persetujuannya dan memiliki hak untuk menolak rujuk dari mantan suaminya. Tujuan penelitian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan rujuk tanpa persetujuan istri dalam kitab Fathul Mu’in dan KHI dan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan keduanya. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, sumber data primer kitab Fathul Mu’in dan KHI. Sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, analisis kualitatif menggunakanpenalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian: Rujuk dalam kitab Fathul Mu’in dapat dilakukan tanpa persetujuan mantan istri. Rujuk dalam KHI dapat dilakukan dengan persetujuan mantan istri. Persamaan konsep rujuk terletak pada waktu rujuk, rujuk boleh dilakukan dalam masa iddah talak raj’i. Ketika masa iddah habis maka tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Perbedaan konsep rujuk kitab Fathul Mu’in dan KHI dilatarbelakangi ada dan tidaknya persetujuan dari mantan istri.

Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam

Zulkifli Fahmi — Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0000

The role of husband and wife in a household is urgent in Islam, but in reality, the division of roles between husband and wife remains a problem in Muslim communities. Yet Islam has provided guidance and instructions about this matter from its original sources, the Quran and Hadith, as well as through the explanations of scholars. One of the notable scholars from Indonesia, is Sheikh Nawawi. He wrote a special book that discusses the relationship between husband and wife in the household, called Uqudullujjain. In this study, a qualitative-descriptive method was used with a literature review approach. The researcher used a descriptive method to unravel, interpret, and analyze data. From this research, it was found that in Sheikh Nawawi's view, the rights and obligations of husband and wife are very important to be understood in order to build a happy family. In this division of roles, the husband plays the role of the leader of the family, breadwinner, educator and teacher for his wife. Meanwhile, the role of the wife is as a companion to her husband who must be obedient except in sin, house manager, and partner to her husband in achieving life goals.